Revolusi Wanita di Wilayah Timur Indonesia dalam Sistem Budaya Patriarki

anggota paralegal

Kaum wanita telah menyongsong kemerdekaannya sejak lama. Hal ini dipelopori oleh tokoh emansipasi wanita , yang kita kenal dengan nama Ibu Kartini. Sejak saat itu, banyak perubahan peran yang diberikan pada kaum wanita, mereka tidak selalu bertarung dengan urusan domestik rumah tangga saja, namun juga dapat ikut serta dalam kegiatan formal diluar rumah. Bahkan terkadang mengambil alih peranan laki-laki dalam usaha penyejahteraan keluarga agar luput dari jeratan kemiskinan.
Namun apakah hal serupa berlaku juga di lingkungan keluarga bersistem budaya patriarki ?

Sebagaimana pandangan yang berlaku di masyarakat awam wilayah Indonesia Timur, kedudukan wanita tidak bisa melebihi laki-laki. Perempuan hanya berperan dalam fungsi reproduksi dan domestik rumah tangga. Ruang geraknya berada di wilayah dapur,kasur dan sumur saja. Tidak banyak kesempatan yang bisa mereka tangkap, sekali mereka ingin bebas, laki-laki menganggapnya sebagai keinginan yang melampaui batas. Ketika paradigma tersebut dipelihara dan diwariskan kepada keturunan mereka, marginalisasi kaum wanita pun akhirnya mendarah daging di setiap lini kehidupan masyarakat penganut patriarki.

Potret kehidupan keluarga berlandaskan budaya patriarki diklaim masih memberikan kontribusi yang tinggi terhadap perbudakan kaum wanita. Stereotyping terhadap wanita sebagai makhluk yang lemah pun melekat di benak mereka. Hal ini disebabkan karena laki-laki diposisikan sebagai figur dominan dan wanita sebagai subordinat, sehingga rentan menyebabkan kesenjangan yang berujung pada kesengsaraan mengakar terhadap anak cucu perempuan .

Antonius Efi selaku Direktur Utama di Yayasan Amnaut Bife’kuan , Kabupaten Timor Tengah Utara , Provinsi Nusa Tenggara Timur, mengatakan bahwa tingkat kekerasan di daerahnya masih tinggi. “Tercatat adanya 15 kasus kekerasan di awal tahun 2016 , 79 kasus di tahun 2015 dan 58 kasus di tahun 2014. Jenis kasus nya diantara lain meliputi kekerasan dalam rumah tangga, ingkar janji menikah serta pelecehan seksual. Pelakunya rata rata merupakan orang dekat korban dengan beragam profesi seperti pelajar, pns, pejabat , petani hingga pengangguran. ”

“Tingkat kekerasan di NTT cukup tinggi, namun sayangnya masih minim kesadaran untuk melakukan pelaporan” tambah Anton (Senin,15 Februari 2016)

Kenaikan angka pelaporan kasus kekerasan tiap tahunnya diartikan sebagai kesadaran kaum wanita untuk membela haknya dimata hukum.

Beragam kekerasan tersebut menjadi bukti bahwa kemerdekaan belum sempurna melekat pada diri tiap wanita di negri ini. Frida Ikun, istri Anton Irus yang menjabat sebagai koordinator pendampingan korban kekerasan dan perlindungan anak di Yayasan Amnaut Bife’kuan pun menuturkan adanya beberapa pemicu tindakan kekerasan lain selain budaya patriarki .

Salah satunya ialah faktor kemiskinan yang tinggi. Penduduk di Kabupaten Timor Tengah Utara saat ini bermata pencaharian utama sebagai petani. Tingkat ekonomi yang rendah, menyebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan fisiologis dalam rumah tangga. Hal tersebut membuat tingkat stres menjadi tinggi sehingga mendorong ketidakstabilan emosi yang memicu tindakan kekerasan dalam melampiaskan berbagai permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan para kepala rumah tangga.

Selain itu adanya budaya minum minuman keras atau yang biasa disebut dengan sopi (minuman tradisi warisan leluhur). Sopi dianggap sebagai barang sakral yang dapat mempersatukan masyarakat, tak jarang sopi dijadikan parameter kedewasaan lelaki, bahkan disituasi konflik sekalipun, sopi digunakan untuk menetralkan permusuhan masyarakat. Peran sopi sangat istimewa bagi masyarakat NTT karena hampir setiap hari mereka mengkonsumsi minuman memabukan tersebut.

Padahal konsumsi sopi mengakibatkan seseorang terganggu secara mental akibat reaksi saraf pusat yang membuat ketidaksadaran diri seseorang dalam berperilaku. Dalam kondisi seperti itu, seseorang tidak bisa mengendalikan emosi dan berfikir secara logis sehingga sering memicu tindak kekerasan laki-laki terhadap wanita.

Pemicu kekerasan lain ialah budaya belis . Belis merupakan mahar yang diberikan pada keluarga laki-laki kepada keluarga wanita dalam suatu perkawinan. Biasanya berbentuk hewan ternak (babi,sapi, kerbau,kambing) dan sarung adat. Status budaya ini bersifat wajib dan memaksa, padahal jumlahnya cukup besar, dan bernilai nominal tinggi sehingga cukup mencekik keluarga mempelai pria dalam pemenuhan kewajiban pra-nikah. Akibatnya ketika wanita telah resmi diperistri oleh seorang lelaki, ia senantiasa beranggapan bahwa ia sudah membeli seorang wanita. Perasaan tidak mau rugi pun mengendalikan pikiran suami dalam memperlakukan seorang istri di hubungan rumah tangganya sehingga tindakan semena-mena yang berujung pada kekerasan seringkali ditemukan.

Menurut pengakuan Andreas Helu sebagai kepala desa , desa kuanek kec Bikomi Tengah kab timor tengah utara , “budaya tersebut sulit dihapuskan sehingga dalam usaha pencegahan serta penyelesaian kasus kekerasan kami sangat terbantu oleh keberadaan relawan dari Yayasan Amnaut Bife’kuan (YABIKU).” (Selasa,16 Februari 2016)

Sejak tahun 2009 YABIKU bekerja sama dengan OXFAM yaitu organisasi nirlaba asal Inggris, yang bekerja di 94 negara tersebar di dunia dan berfokus pada issue kemanusiaan. Sementara itu YABIKU merupakan lembaga swadaya masyarakat yang didirikan oleh aktivis bernama Maria Filiana Tahu, kegiatanya terfokus pada pemberdayaan dan penguatan perempuan .

Dalam program nya, YABIKU dan OXFAM menggunakan pendekatan paralegal. Paralegal adalah mereka yang dipilih untuk menjadi pendamping serta penasihat dalam proses penyelesaian masalah gender dan perlindungan terhadap anak. Meskipun mereka bukan berasal dari kalangan akademisi namun mereka adalah orang-orang terpilih dengan jiwa sukarela yang memiliki wawasan luas dan direkomendasi oleh tokoh msyarakat setempat. Mama Tilda menyampaikan kesannya “kami ini orang yang sekolahnya tidak sampai jenjang universitas, hanya SD,SMP, dan SMA tapi kami bisa menjadi anggota paralegal, kami terima ilmu yang begitu besar di YABIKU dan kami pikir tidak sia sia bergabung disini” tutur Mama Tilda, salah satu anggota Paralegal di desa Moubesi. (Selasa, 16/2/2016)

Adanya resistensi masyarakat serta tokoh adat diawal berdirinya YABIKU tidak membuat mereka gentar dalam bekerja. Prestasinya dalam pemecahan masalah telah membuat tokoh adat, tokoh agama serta pemerintah merapatkan barisan dengan anggota paralegal untuk bekerjasama. Para wanita pemberani ini berhasil menorehkan kesan yang inspiratif dimata perempuan lainnya. Selain menjadi ibu dan istri, perempuan menjadi perangkat vital dalam pemecahan kasus di wilayah tinggalnya masing-masing.

Wanita di tanah NTT telah berevolusi, kehadiran YABIKU melunturkan sedikit demi sedikit paradigma perempuan sebagai subordinat lelaki. Kini gaungan suara mereka dapat terdengar luas. Paralegal yang diwakili oleh kaum hawa membuktikan bahwa mereka mampu memegang kewenangan advokasi hukum , dan dengan gagah memberantas kekerasan yang terjadi di tanah NTT . Bahkan tidak jarang kekuatan paralegal digunakan sebagai senjata para wanita untuk mengancam lelaki yang berniat melakukan kekerasan terhadap mereka.

“Mungkin tahun ini kami mulai kasih masuk bapak-bapak untuk berpartisipasi dalam kegiatan kami” dengan logat timur nya yang khas, Mama Tilda menjelaskan rencananya untuk mengajak laki-laki baru yang bebas dari kasus kekerasan berpartisipasi dalam programnya. Selasa (16/2/2016)